Katib Syuriah PCNU Sampaikan Himbauan dan Pedoman Moral Politik bagi Pengurus Harian dan Warga NU Kota Depok terkait Pilkada Jawa Barat 2018

Suara NU Pancoran Mas,

Katib Syuriah PCNU Kota Depok, KH. Dr. M. Yusuf Hidayat yang akrab dipanggil dengan Muallim Yusuf memberikan himbauan dan seruan moril terkait Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2018. Himbauan itu disampaikannya di sela-sela acara Bahtsul Masail Rutin Asatidz Muda Depok, di kediamannya, Pondok Pesantren At-Tibyan, Pancoran Mas Depok, Selasa, 24 April 2018.

Himbauannya ini terutama ditujukan kepada pengurus harian NU Kota Depok di berbagai tingkatan dari mulai Cabang, MWC sampai tingkat ranting. Himbauan ini disampaikannya karena masih terbatasnya pedoman berpolitik bagi pengurus NU (yang baru ada hanya Pedoman Berpolitik Warga NU) kecuali hanya pada aturan Khittah 1926 dan AD/ART terkait rangkap jabatan serta tidak boleh membawa atribut/simbol NU saja.  Pertama, himbauannya ditujukan kepada pengurus harian Syuriah dan Tanfidziyah agar tidak menjadi tim sukses atau menghadiri kampanye calon. Kedua, Pengurus harian tidak boleh menerima calon kepala daerah ketika sudah masuk masa kampanye di kantor NU Depok. Ketiga, pengurus non harian dan warga/anggota NU Depok, diperbolehkan dan dipersilahkan menjadi tim sukses dan ikut berkampanye namun tidak boleh membawa nama NU.

Himbauan moril ini didasarkan pada beberapa aturan dan sikap yang telah dikeluarkan dan ditunjukkan oleh PBNU maupun PWNU Jawa Barat.  Di antaranya, pertama, Khittah NU 1926 yang berbunyi bahwa NU secara organisatoris tidak terikat dengan partai politik. Kedua, keputusan rapat PBNU pada selasa, 6 Maret 2018 untuk tidak boleh atribut NU digunakan untuk politik praktis termasuk dalam hal ini adalah sekretariat / kantor. Ketiga, AD/ART NU menyatakan bahwa pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus harian partai politik dan juga pengurus harian organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. Termasuk dalam pengertian tidak merangkap jabatan juga yaitu merangkap pekerjaan, tugas, pokok dan fungsi pengurus harian partai politik. Dikhawatirkan agenda-agenda NU sebagai gerakan sosial keagamaan (dakwah) menjadi terbengkalai. Karena pengurus harian mengerjakan urusannya partai politik.  Jadi sulit dibedakan antara pengurus partai dengan pengurus  NU. Keempat, PBNU hanya menerima pasangan calon, ketika belum masuk kampanye dalam rangka mendoakan dan merestui seluruh pasangan, seperti saat Pilkada DKI.  Kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke PBNU, adalah sebelum memasuki masa kampanye Pilkada DKI. Adapun, setelah memasuki masa kampanye, PBNU tidak pernah menerima calon Pilkada. Kelima, pedoman berpolitik warga NU yang dihasilkan oleh Muktamar NU tahun 1989.

Demikian himbauan dan pedoman moral politik yang disampaikan Katib Syuriah PCNU Depok, agar dapat diperhatikan oleh seluruh pengurus harian Nahdlatul Ulama, dari cabang sampai ranting dan juga kepada warga NU Kota Depok.

Dalam kesempatan itu, Muallim Yusuf juga menyarankan kepada partai politik agar memahami ketentuan yang berlaku dalam AD/ART NU, yaitu tidak bolehnya rangkap jabatan antara pengurus harian NU dengan pengurus harian partai politik atau organisasi yang berafiliasi denganya. Intinya, jangan libatkan pengurus harian NU dari cabang sampai ranting di pengurus harian partai politik.  Jika alasannya adalah kekurangan orang/kader, maka dia menyarankan kaderisasi di partai politik agar diperkuat lagi dan ditingkatkan lagi, tidak harus menarik kader struktural harian. Jika tidak bisa juga, maka diharapkan kader NU di struktur harian agar memilih antara berkhidmah di NU atau partai politik. Hal ini disampaikannya bukannya untuk menghalangi kader NU Depok untuk berkarir di politik, tapi semata-mata agar NU Depok juga jangan dihalang-halangi untuk menjadi gerakan murni dakwah keagamaan sebagai amanat Khittah 1926 dan mengembalikan jati diri NU. “Semua ada tempatnya” kata Kiai ahli falak ini. *** (Laporan: Ibkan)